Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “STRATEGI PENGAMANAN DAERAH PERBATASAN YANG KOMPREHENSIF DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA”, Jakarta, 30 Oktober 2023.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Harian Kompolnas Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si., beserta Anggota Kompolnas Drs. Pudji Hartanto, M.Si., Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., Dr. Yusuf, S.Ag., M.Si, M.Si., Poengky Indarti, S.H., LL.M., Mohammad Dawam, SHI., MH., didampingi oleh Kepala Sekretariat Kompolnas Musa Tampubolon, S.H., S.I.K., M.Si.
Selain itu, turut pula hadir sebagai narasumber Brigjen Pol. Yustan Alpiani, SIK., SH., M.Hum, Dittipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mahruzi Rahman, SH., MH, Baharkam Polri dan Dr. Robert Simbolon, MPA, Plh. Sekretaris BNPP Kemendagri.
Tujuan diselenggarakan forum diskusi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dan/atau bersepakat mengenai pola pengamanan yang tepat, sehingga kegiatan pengamanan daerah perbatasan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
Sebagai salah satu contoh, kejahatan lintas negara adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat bahwa pada periode 2020-2022 ada sedikitnya 1.581 orang Indonesia yang menjadi korban TPPO.
Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto, dalam sambutannya Benny menyampaikan, setidaknya ada tiga masalah umum yang muncul di kawasan perbatasan.
“Masalah umum yang muncul di kawasan perbatasan antara lain, seperti permasalahan demarkasi yang belum disepakati antara indonesia dengan negara lain. Kedua, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan yang relatif rendah. Ketiga, beberapa bagian kawasan perbatasan Indonesia menjadi tempat terjadinya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan orang, barang maupun sumber daya alam”, jelas Benny.
Selain itu, berkaitan dengan tugas Polri, Benny juga menegaskan, Polri berkewajiban dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. Apalagi dalam perkembangan situasi geopolitik saat ini, perlu diimbangi dengan penguatan kerjasama Polri dengan lembaga lain termasuk lintas negara.
“Polri perlu menguatkan kerjasama dengan berbagai kementerian lembaga lain terkait dengan permasalahan keamanan dan kertertiban masyarakat (Kamtibmas) di kawasan perbatasan negara, termasuk dengan kepolisian negara sahabat, sehingga bisa bersama-sama dapat mencegah dampak kejahatan lintas negara atau transnational crime”, ujar Benny.
Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber, salah satunya ialah paparan dari Dr. Robert Simbolon, MPA, Plh. Sekretaris BNPP Kemendagri.
Dr. Robert Simbolon menyampaikan, dalam mengelola perbatasan negara terbagi dalam 2(dua) dimensi, yaitu Dimensi Batas Wilayah Negara (Boundary Dimension) dan Dimensi Kawasan Perbatasan (Frontier Dimension).
“Boundary Dimension ini sering disebut oleh para sebagai dimensi yang mengikat ke dalam, keutuhan atau kedaulatan teritorial negara kita ada pada batas wilayah negara”, jelas Robert.
“Yang kedua adalah Frontier Dimension, ialah Mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan negara melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan”, imbuhnya.
Sebagai penutup, Robert menjelaskan, dalam mengelola perbatasan negara perlu dikelola dengan pendekatan multifungsi dan kompleks. Koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam pengelolaan perbatasan menjadi keniscayaan.
“Kedaulatan merupakan simbol dari nasionalisme, oleh karena itu menjaga serta membangun perbatasan menjadi hal yang sangat penting, bahkan mutlak yang harus kita lakukan”, jelas Robert.
Diharapkan, dengan adanya FGD tersebut dapat terciptanya koordinasi, kolaborasi, intergrasi seluruh pihak melalui konektifitas, serta yang terpenting adanya aktifitas rutin diperbatasan dan semua elemen dapat saling menghargai.
Leave a Reply